Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun melalui pembentukan lembaga perumahan baru Solo pada awal 2026. Namun, di tengah ambisi tersebut, muncul kritik tajam mengenai efektivitas birokrasi. Apakah lembaga ini benar-benar solusi untuk backlog hunian, atau sekadar proyek administratif yang memperpanjang rantai pengeluaran negara?